Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Pati, Joni Kurnianto, meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pati mengambil tindakan tegas terhadap pedagang yang melanggar ketentuan. Ia menegaskan bahwa kawasan Alun-Alun Simpanglima termasuk zona merah yang tidak diperuntukkan bagi aktivitas perdagangan kaki lima.
Menurut Joni, pemerintah daerah harus konsisten menjalankan peraturan daerah (perda) yang masih berlaku. Sebab, penataan kawasan pusat kota tidak akan berjalan maksimal apabila aparat tidak menjalankan aturan secara konsisten.
Persoalan ini kembali menarik perhatian karena keberadaan PKL di Alun-Alun Simpanglima bukan masalah baru. Pemerintah Kabupaten Pati sebelumnya telah melakukan berbagai upaya penataan dan relokasi. Namun, pedagang kembali memanfaatkan kawasan tersebut untuk mencari penghasilan.
DPRD Pati Minta Satpol PP Konsisten Menegakkan Perda
Joni Kurnianto menilai Satpol PP mempunyai tanggung jawab penting dalam menjaga ketertiban kawasan Alun-Alun Simpanglima Pati. Karena itu, ia meminta petugas tidak membiarkan aktivitas perdagangan yang bertentangan dengan ketentuan daerah terus berlangsung.
Ia juga menyoroti munculnya perbedaan pendapat di tengah masyarakat. Sebagian warga memahami keberadaan PKL sebagai bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat kecil. Namun, sebagian lainnya menginginkan kawasan alun-alun tetap bersih, tertata, dan nyaman untuk kegiatan publik.
Joni menegaskan bahwa selama pemerintah daerah belum mengubah aturan yang berlaku, seluruh pihak harus mematuhinya.
“Kalau memang ada protes terhadap perda, bisa dilakukan revisi. Namun, selama aturannya masih berlaku, harus ditegakkan,” demikian pernyataan Joni sebagaimana dikutip Radar Pati pada 10 November 2026.
Selain persoalan kepatuhan terhadap peraturan, DPRD juga menaruh perhatian pada fungsi utama alun-alun sebagai ruang terbuka publik.
Kawasan tersebut menjadi salah satu titik aktivitas masyarakat Kabupaten Pati. Warga memanfaatkannya untuk berjalan santai, berolahraga, menikmati suasana kota, hingga menghabiskan waktu bersama keluarga.
Apabila pedagang membuka lapak tanpa penataan, ruang gerak pengunjung berpotensi semakin terbatas. Kondisi tersebut juga dapat menimbulkan persoalan kebersihan, keindahan lingkungan, dan kenyamanan pengguna jalan.
Oleh sebab itu, penataan kawasan perlu mempertimbangkan kepentingan seluruh masyarakat, bukan hanya kepentingan pedagang ataupun pengguna ruang publik.
Satpol PP Pati Masih Mengedepankan Pendekatan Persuasif
Di sisi lain, Satpol PP Kabupaten Pati mengakui bahwa keberadaan PKL di kawasan Alun-Alun Simpanglima kembali menjadi persoalan.
Kepala Satpol PP Kabupaten Pati, Tri Wijanarko, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pemantauan dan memberikan imbauan kepada pedagang agar tidak berjualan di kawasan yang masuk zona larangan.
Dalam keterangannya kepada Mitrapost pada 5 November 2026, Tri menyebut aktivitas PKL di kawasan tersebut sudah berlangsung sekitar satu minggu.
Petugas juga berupaya mengarahkan pedagang agar tidak membuka lapak di sejumlah titik yang berpotensi mengganggu arus kendaraan. Salah satu lokasi yang menjadi perhatian berada di tikungan sisi selatan alun-alun, tepatnya di depan Masjid Baitunnur.
Menurut Tri, keberadaan lapak di sekitar tikungan dapat memperlambat kendaraan yang melintas. Karena itu, petugas terus memberikan penjelasan dan melakukan patroli.
Namun, Satpol PP belum langsung melakukan tindakan penertiban secara paksa. Pihaknya mempertimbangkan kondisi sosial Kabupaten Pati yang dinilai belum sepenuhnya kondusif.
Tri mengkhawatirkan tindakan langsung tanpa pendekatan yang tepat justru menimbulkan konflik antara petugas dan pedagang.
Dengan demikian, Satpol PP sementara mengutamakan komunikasi persuasif sambil memantau perkembangan situasi di lapangan.
Tikungan Depan Masjid Baitunnur Menjadi Titik Perhatian
Salah satu persoalan yang muncul akibat aktivitas PKL adalah terganggunya kelancaran lalu lintas.
Area tikungan di sisi selatan Alun-Alun Simpanglima, khususnya depan Masjid Baitunnur, membutuhkan ruang yang cukup agar kendaraan dapat melintas dengan aman.
Ketika pedagang membuka lapak terlalu dekat dengan jalur kendaraan, pengunjung yang berhenti untuk membeli makanan atau minuman berpotensi menambah kepadatan.
Selain itu, kendaraan yang parkir sembarangan dapat mempersempit badan jalan. Apabila kondisi tersebut berlangsung pada jam ramai, pengendara berisiko mengalami keterlambatan perjalanan.
Karena itu, penataan PKL tidak hanya berkaitan dengan keindahan kota, tetapi juga menyangkut keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
Alun-Alun Simpanglima Pati Masuk Zona Merah PKL
Larangan aktivitas PKL di kawasan Alun-Alun Simpanglima memiliki dasar hukum yang jelas.
Pemerintah Kabupaten Pati mengatur penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
Berdasarkan data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta basis data peraturan BPK, perda tersebut ditetapkan dan mulai berlaku pada 25 September 2014. Statusnya tercatat masih berlaku.
Pemerintah juga memiliki Peraturan Bupati Pati Nomor 1 Tahun 2016 sebagai aturan pelaksanaan. Selanjutnya, pemerintah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 untuk mengubah sejumlah ketentuan teknis dalam aturan pelaksanaan tersebut.
Regulasi tersebut menjadi landasan pemerintah dalam mengatur lokasi, aktivitas, pembinaan, serta pengawasan PKL.
Dengan adanya ketentuan tersebut, pemerintah daerah memiliki dasar untuk melakukan penataan terhadap pedagang yang membuka lapak di lokasi terlarang.
Namun, penegakan aturan tetap harus mengikuti prosedur yang berlaku. Petugas perlu memberikan informasi, melakukan pembinaan, dan menjalankan tindakan sesuai ketentuan hukum.
Relokasi PKL ke Alun-Alun Kembangjoyo Menjadi Bagian Solusi
Persoalan PKL di Alun-Alun Simpanglima tidak dapat dilepaskan dari kebijakan relokasi yang pernah pemerintah lakukan.
Salah satu lokasi yang pemerintah sediakan untuk menampung pedagang adalah Alun-Alun Kembangjoyo. Kawasan tersebut diproyeksikan menjadi pusat aktivitas perdagangan dan kuliner bagi para pelaku usaha kecil.
Namun, relokasi tidak otomatis menyelesaikan seluruh persoalan.
Pada November 2024, sejumlah pemberitaan lokal mencatat bahwa beberapa pedagang kembali membuka lapak di sekitar Simpanglima karena lokasi relokasi dinilai kurang ramai pengunjung.
Sebagian pedagang menganggap lokasi yang strategis sangat menentukan pendapatan harian. Sementara itu, pemerintah berupaya menjaga agar aktivitas perdagangan tidak mengganggu fungsi kawasan pusat kota.
Pendapatan Pedagang dan Daya Tarik Lokasi Menjadi Persoalan
Bagi pedagang kecil, memilih lokasi berjualan bukan sekadar persoalan tempat. Mereka juga mempertimbangkan jumlah pengunjung, daya beli masyarakat, keamanan, serta kemudahan akses.
Lokasi yang ramai biasanya memberikan peluang transaksi lebih besar. Sebaliknya, tempat yang kurang dikenal masyarakat berpotensi membuat pendapatan pedagang menurun.
Inilah salah satu tantangan yang harus pemerintah selesaikan ketika menata PKL.
Pemerintah tidak cukup hanya memindahkan pedagang dari satu lokasi ke lokasi lain. Pemkab Pati juga perlu memastikan lokasi relokasi memiliki fasilitas memadai, akses mudah, kebersihan terjaga, dan mampu menarik pengunjung.
Dengan begitu, pedagang tetap mempunyai kesempatan menjalankan usaha tanpa harus menggunakan kawasan yang tidak sesuai peruntukannya.
Baca Juga! Dishub Pati Siapkan 35 Armada Angkutan Sekolah Gratis, Kapan Program Mulai Beroperasi?
Dampak Keberadaan PKL terhadap Masyarakat dan Tata Kota
Kembalinya aktivitas perdagangan di kawasan Alun-Alun Simpanglima dapat memberikan dampak yang berbeda bagi setiap kelompok masyarakat.
Dari sisi ekonomi, keberadaan PKL memberikan pilihan bagi masyarakat untuk membeli makanan dan minuman dengan harga terjangkau. Aktivitas tersebut juga membuka peluang pendapatan bagi pedagang kecil.
Namun, dari sisi tata kota, lapak yang tidak tertata berpotensi mengurangi kenyamanan ruang publik.
Berikut beberapa dampak yang perlu menjadi perhatian pemerintah:
1. Potensi kemacetan lalu lintas
Kendaraan pengunjung yang berhenti di sekitar lapak dapat mempersempit ruang jalan. Risiko tersebut semakin besar apabila pedagang menempati area tikungan atau persimpangan.
2. Kebersihan kawasan berkurang
Aktivitas jual beli menghasilkan sampah makanan, plastik, dan kemasan minuman. Tanpa fasilitas tempat sampah dan pengelolaan yang baik, kawasan alun-alun berpotensi menjadi kotor.
3. Kenyamanan pengunjung terganggu
Masyarakat yang ingin berolahraga atau menikmati ruang terbuka membutuhkan area yang aman dan tidak terlalu padat.
4. Aktivitas ekonomi pedagang tetap perlu diperhatikan
Di sisi lain, penertiban tanpa solusi alternatif berpotensi menambah beban ekonomi pedagang yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas berjualan.
Analisis: Penertiban Harus Tegas, tetapi Solusi Ekonomi Jangan Diabaikan
Persoalan PKL di Alun-Alun Simpanglima memperlihatkan bahwa penataan kota membutuhkan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan ekonomi masyarakat.
DPRD memiliki alasan untuk meminta Satpol PP menjalankan aturan secara konsisten. Sebab, pembiaran terhadap pelanggaran dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuat penataan kawasan sulit berjalan.
Namun, pendekatan penertiban semata juga belum tentu menyelesaikan akar persoalan.
Jika pemerintah hanya mengusir pedagang tanpa memperbaiki lokasi relokasi, pedagang berpotensi kembali ke kawasan yang lebih ramai. Situasi tersebut dapat menciptakan persoalan berulang antara petugas dan pelaku usaha.
Karena itu, Pemkab Pati perlu mempertimbangkan beberapa langkah.
Pertama, Satpol PP harus menjalankan pengawasan secara konsisten, terutama pada jam-jam ramai ketika aktivitas perdagangan meningkat.
Kedua, pemerintah perlu memperbaiki fasilitas Alun-Alun Kembangjoyo agar lebih menarik bagi pedagang maupun pengunjung.
Ketiga, pemerintah perlu melakukan komunikasi langsung dengan perwakilan PKL untuk mengetahui kendala yang mereka hadapi selama menempati lokasi relokasi.
Keempat, DPRD dapat mendorong evaluasi kebijakan penataan PKL apabila terdapat persoalan yang membutuhkan perbaikan regulasi.
Dengan langkah tersebut, pemerintah tidak hanya menyelesaikan persoalan ketertiban dalam jangka pendek, tetapi juga membangun sistem penataan ekonomi masyarakat yang lebih berkelanjutan.
Masyarakat Menunggu Langkah Nyata Pemerintah Kabupaten Pati
Kembalinya PKL di kawasan Alun-Alun Simpanglima kini menjadi perhatian DPRD, Satpol PP, dan masyarakat.
Permintaan Joni Kurnianto agar Satpol PP bertindak tegas menunjukkan bahwa persoalan tersebut membutuhkan kepastian pelaksanaan aturan.
Sementara itu, pendekatan persuasif yang dilakukan Satpol PP memperlihatkan bahwa pemerintah juga mempertimbangkan potensi konflik sosial dalam proses penertiban.
Ke depan, masyarakat tentu berharap Pemkab Pati mampu mengambil langkah yang terukur dan konsisten.
Alun-Alun Simpanglima perlu tetap menjadi ruang publik yang nyaman, bersih, dan aman. Pada saat yang sama, pemerintah juga harus memberikan perhatian terhadap keberlangsungan usaha kecil melalui lokasi relokasi yang layak dan memiliki potensi ekonomi.
Dengan demikian, penataan kawasan pusat Kota Pati tidak hanya menghasilkan lingkungan yang lebih tertib, tetapi juga memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.
Kini, masyarakat menunggu langkah nyata Pemkab Pati dalam menyelesaikan persoalan PKL di Alun-Alun Simpanglima. Apakah Satpol PP akan meningkatkan penertiban, atau pemerintah akan terlebih dahulu memperkuat solusi relokasi bagi para pedagang?
Tentang Penulis
Penulis detikviral.com merupakan tim redaksi yang menyajikan informasi terkini seputar berita nasional, teknologi, ekonomi, gaya hidup, dan berbagai topik yang sedang menjadi perhatian publik.
Penulis detikviral.com berusaha memberikan informasi yang akurat, aktual, dan bermanfaat bagi pembaca. Kritik, koreksi, maupun informasi tambahan dari pembaca menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas pemberitaan.
detikviral.com — Informasi aktual, faktual, dan mudah dipahami.
1 Komentar