Dugaan Penjualan Tanah Bondo Desa di Pati Jadi Sorotan, Warga Menuntut Transparansi

PATI – Persoalan dugaan penjualan tanah bondo desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menjadi perhatian masyarakat. Kali ini, sorotan mengarah ke Desa Gadu, Kecamatan Gunungwungkal. Sejumlah warga meminta pemerintah desa memberikan penjelasan terbuka mengenai status tanah kas desa yang berada di wilayah Desa Sampok.

Warga mempertanyakan informasi mengenai dugaan transaksi tanah seluas sekitar dua hektare dengan nilai yang disebut mencapai Rp800 juta. Persoalan tersebut memicu pertanyaan mengenai legalitas transaksi, mekanisme pengelolaan aset desa, serta kejelasan penggunaan dana apabila transaksi benar-benar menghasilkan pembayaran.

Namun, satu hal penting perlu ditegaskan: munculnya informasi mengenai transaksi tidak otomatis membuktikan bahwa kepemilikan tanah telah berpindah tangan. Kepala Desa Gadu, Imam Sholikin, justru menyatakan bahwa tanah tersebut masih menjadi aset Pemerintah Desa Gadu.

Kronologi Dugaan Penjualan Tanah Bondo Desa di Pati

Warga Mempertanyakan Informasi Transaksi Tahun 2024

Polemik ini mencuat setelah warga memperoleh informasi mengenai dugaan transaksi tanah bondo desa pada 2024. Dalam pemberitaan media lokal, warga menyebut adanya dokumen tulisan tangan yang mencantumkan nama Kepala Desa Gadu, Imam Sholikin, dan Kananto, warga Desa Sampok.

Dokumen tersebut memuat angka Rp800 juta. Informasi ini kemudian memunculkan pertanyaan mengenai dasar transaksi, pihak yang terlibat, serta kemungkinan aliran uang dari kegiatan tersebut.

Salah seorang warga bernama Aji menyampaikan bahwa masyarakat ingin mengetahui apakah uang dari dugaan transaksi masuk ke rekening pemerintah desa atau justru ke rekening pribadi. Pertanyaan itu menjadi salah satu pokok tuntutan warga ketika mendatangi balai desa.

Meski demikian, dokumen tulisan tangan yang beredar belum cukup untuk membuktikan terjadinya jual beli secara sah. Masyarakat masih membutuhkan pemeriksaan dokumen asli, keterangan para pihak, serta penjelasan administrasi pertanahan.

Warga Mendatangi Lokasi Tanah

Pada Rabu, 4 November 2026, puluhan warga Desa Gadu mendatangi lahan bondo desa yang berada di Desa Sampok. Mereka mempertanyakan status tanah dan meminta pemerintah desa memberikan kepastian mengenai pengelolaannya.

Warga juga memasang sejumlah spanduk berisi tuntutan kejelasan kepemilikan. Selain itu, mereka membentangkan tali untuk membatasi akses menuju lahan sebagai bentuk protes.

Aksi tersebut menunjukkan bahwa persoalan aset desa telah berkembang menjadi masalah kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah desa. Warga menginginkan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar pernyataan lisan.

Audiensi Berlangsung di Balai Desa Gadu

Sehari setelah aksi di lokasi, tepatnya Kamis, 5 November 2026, puluhan warga mendatangi Balai Desa Gadu. Mereka meminta Kepala Desa Imam Sholikin menjelaskan persoalan tanah bondo desa secara langsung.

Dalam audiensi tersebut, warga kembali mempertanyakan informasi transaksi senilai Rp800 juta, status kepemilikan tanah, dan pihak yang mengelola lahan.

Anggota DPRD Pati, Eko Kuswanto, turut menghadiri musyawarah tersebut. Ia menekankan pentingnya keterbukaan pemerintah desa dalam menghadapi kritik dan pertanyaan masyarakat.

Kepala Desa Gadu Berikan Klarifikasi

Di tengah meningkatnya perhatian warga, Kepala Desa Gadu Imam Sholikin memberikan penjelasan mengenai status tanah tersebut.

Dalam pemberitaan Murianews pada 4 November 2026, Imam menegaskan bahwa tanah seluas 1,492 hektare itu belum beralih hak kepada pihak lain dan masih menjadi aset Pemerintah Desa Gadu.

Ia juga menyebut bahwa dokumen Letter C masih tercatat atas nama desa. Pernyataan ini menjadi salah satu informasi penting dalam memahami persoalan tersebut.

Selain itu, Imam mengakui bahwa pemerintah desa sebelumnya pernah membentuk panitia terkait rencana penjualan bondo desa. Akan tetapi, pengakuan mengenai pembentukan panitia tidak serta-merta membuktikan adanya transaksi jual beli yang telah selesai.

Imam juga menyampaikan bahwa setelah berkonsultasi dengan pihak kecamatan, tanah bondo desa tidak boleh dijual begitu saja. Apabila hendak dilakukan pengalihan, mekanisme yang harus diperhatikan adalah tukar-menukar sesuai ketentuan.

Mengapa Tanah Bondo Desa Tidak Bisa Diperjualbelikan Sembarangan?

Tanah bondo desa merupakan bagian dari kekayaan desa yang memiliki fungsi penting bagi kepentingan masyarakat. Aset tersebut dapat mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan, serta meningkatkan pendapatan asli desa.

Karena itu, pemerintah desa tidak boleh mengelola tanah tersebut tanpa memperhatikan ketentuan hukum dan administrasi.

Berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana diubah melalui Permendagri Nomor 3 Tahun 2024, pemindahtanganan aset desa memiliki mekanisme yang harus dipatuhi.

Aturan tersebut membedakan mekanisme tukar-menukar tanah desa dan penjualan aset desa. Penjualan dalam ketentuan Pasal 25 berlaku untuk aset selain tanah dan bangunan, sedangkan pengalihan tanah desa harus mengikuti mekanisme tukar-menukar sesuai kategori dan persyaratannya.

Untuk kepentingan bukan pemerintah, misalnya, Pasal 38 mengatur penggantian berupa tanah serta persyaratan tertentu. Sementara itu, mekanisme lain memiliki ketentuan dan tahapan tersendiri.

Dengan demikian, persoalan tanah Desa Gadu perlu diperiksa berdasarkan mekanisme yang benar, bukan hanya berdasarkan kabar mengenai nilai transaksi.

Warga Mempertanyakan Transparansi Pengelolaan Aset Desa

Salah satu persoalan utama dalam polemik ini adalah keterbukaan informasi. Warga ingin mengetahui bagaimana pemerintah desa mengambil keputusan terkait tanah bondo desa dan siapa saja pihak yang terlibat dalam proses tersebut.

Setidaknya terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan penjelasan secara terbuka.

1. Kejelasan Status Kepemilikan Tanah

Pemerintah Desa Gadu perlu menjelaskan status tanah berdasarkan dokumen pertanahan, termasuk Letter C, sertifikat apabila tersedia, serta catatan inventaris aset desa.

Dokumen tersebut penting untuk memastikan siapa pemegang hak dan apakah pernah terjadi proses pengalihan kepemilikan.

2. Kejelasan Dokumen dan Nilai Transaksi

Warga juga meminta penjelasan mengenai dokumen tulisan tangan yang memuat angka Rp800 juta.

Pemerintah desa perlu menerangkan apakah dokumen tersebut merupakan kesepakatan awal, penawaran, rencana transaksi, atau dokumen lain.

Penjelasan ini penting agar masyarakat tidak menarik kesimpulan hanya berdasarkan dokumen yang belum diperiksa keasliannya.

3. Kejelasan Pengelolaan dan Aliran Dana

Apabila terdapat pembayaran atau penerimaan uang, pemerintah desa perlu menjelaskan dasar penerimaan, jumlah, tujuan, serta pencatatannya.

Transparansi keuangan menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan kekayaan desa.

Baca Juga! Enam Bayi Diduga Telantar di Pati Sepanjang 2026, Ada Apa dengan Perlindungan Anak?

Dampak Polemik terhadap Kepercayaan Masyarakat

Polemik tanah bondo desa tidak hanya berkaitan dengan persoalan administrasi pertanahan. Persoalan tersebut juga berpotensi memengaruhi hubungan sosial antara masyarakat dan pemerintah desa.

Ketika informasi tidak tersampaikan secara jelas, masyarakat dapat mengembangkan berbagai dugaan. Sebaliknya, pemerintah desa juga dapat menghadapi tekanan apabila tidak segera memberikan penjelasan yang lengkap.

Dalam pemberitaan Radio PAS FM Pati pada 6 November 2026, persoalan ini turut berkembang setelah muncul kabar pelaporan sejumlah warga ke kepolisian.

Anggota DPRD Pati Eko Kuswanto menyayangkan langkah pelaporan tersebut. Ia menilai pemerintah desa seharusnya mengutamakan pendekatan dialog dan musyawarah ketika menghadapi kritik masyarakat.

Sementara itu, Kepala Desa Gadu Imam Sholikin menyebut laporan tersebut bertujuan memberikan edukasi kepada warga dan menyatakan akan mencabutnya.

Warga kemudian menyampaikan kesediaan menerima pencabutan laporan secara lisan dalam forum musyawarah. Namun, mereka masih menunggu kejelasan tindak lanjut secara resmi.

Analisis: Pemeriksaan Dokumen Menjadi Kunci Penyelesaian

Persoalan tanah bondo desa Gadu perlu mendapatkan penyelesaian melalui pemeriksaan dokumen dan klarifikasi dari seluruh pihak terkait.

Ada beberapa langkah yang dapat membantu mengakhiri polemik tersebut.

Pertama, pemerintah desa perlu membuka dokumen inventaris aset dan riwayat pengelolaan tanah kepada masyarakat sesuai ketentuan keterbukaan informasi.

Kedua, pemerintah kabupaten melalui instansi terkait perlu memeriksa dokumen pertanahan, riwayat administrasi, serta kemungkinan adanya proses pemindahtanganan.

Ketiga, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perlu menjalankan fungsi pengawasan dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang memadai.

Keempat, apabila ditemukan indikasi pelanggaran, aparat berwenang dapat melakukan pemeriksaan berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

Langkah tersebut jauh lebih penting daripada membangun opini berdasarkan dugaan yang belum teruji.

Warga Menunggu Kepastian Status Tanah Bondo Desa

Hingga perkembangan pemberitaan pada 6 November 2026, persoalan tanah bondo desa Gadu masih menjadi perhatian warga.

Masyarakat menginginkan kepastian mengenai status lahan yang berada di Desa Sampok, termasuk penjelasan mengenai dugaan transaksi, dokumen yang beredar, dan pengelolaan tanah tersebut.

Penyelesaian polemik ini membutuhkan keterbukaan, komunikasi, dan pemeriksaan administrasi yang objektif.

Pada akhirnya, tanah bondo desa bukan sekadar aset pemerintah desa. Tanah tersebut merupakan kekayaan desa yang pengelolaannya harus mengikuti aturan dan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Transparansi menjadi kunci agar persoalan tanah bondo desa di Pati tidak terus berkembang menjadi konflik berkepanjangan.

Fakta penting yang perlu diperhatikan redaksi

• Lokasi: Desa Gadu, Kecamatan Gunungwungkal, Kabupaten Pati.

• Lokasi tanah: Desa Sampok.

• Luas tanah: terdapat perbedaan angka dalam pemberitaan, yakni sekitar dua hektare dan 1,492 hektare. Angka resmi perlu dikonfirmasi.

• Nilai yang dipersoalkan: sekitar Rp800 juta.

• Tahun dugaan transaksi: 2024.

• 4 November 2026: warga mendatangi lokasi tanah.

• 5 November 2026: warga melakukan audiensi di balai desa.

• 6 November 2026: tuntutan transparansi masih menjadi sorotan.