PATI, DETIKVIRAL.COM – Sebanyak 65 desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, bersiap mengikuti Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang direncanakan berlangsung pada Maret 2027. Agenda demokrasi tingkat desa tersebut mulai menjadi perhatian masyarakat karena akan menentukan kepemimpinan pemerintahan desa untuk periode berikutnya.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mulai mempersiapkan berbagai kebutuhan penyelenggaraan Pilkades. Selain anggaran, pemerintah juga membahas regulasi sebagai landasan hukum agar seluruh tahapan pemilihan berjalan sesuai ketentuan.
Di sisi lain, rencana pemilihan di puluhan desa tersebut berpotensi memunculkan persaingan antarkandidat. Sejumlah tokoh masyarakat, perangkat desa, hingga figur lokal berpeluang masuk dalam bursa calon kepala desa. Namun, hingga saat ini belum ada dasar untuk memastikan siapa saja kandidat yang akan maju di masing-masing wilayah.
Pilkades 2027 Pati Dijadwalkan Diikuti 65 Desa
Berdasarkan informasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Pati, sebanyak 65 desa masuk dalam agenda Pilkades 2027. Puluhan desa tersebut tersebar di 20 kecamatan.
Dari total tersebut, sebanyak 61 desa menghadapi berakhirnya masa jabatan kepala desa pada Maret 2027. Sementara itu, empat desa lainnya merupakan wilayah yang sebelumnya gagal melaksanakan Pilkades pada 2021.
Dengan demikian, agenda pemilihan kali ini tidak hanya berkaitan dengan pergantian kepemimpinan rutin, tetapi juga menjadi kesempatan untuk menyelesaikan kekosongan jabatan kepala desa di sejumlah wilayah.
Pemkab Pati menargetkan pelaksanaan Pilkades berlangsung pada Maret 2027. Meski demikian, masyarakat tetap perlu menunggu kepastian jadwal dan tahapan resmi dari pemerintah daerah.
Anggaran Pilkades Pati Disiapkan Rp3,5 Miliar
Salah satu persiapan penting menjelang Pilkades 2027 adalah dukungan anggaran. Pemkab Pati telah menyepakati anggaran sekitar Rp3,5 miliar bersama DPRD untuk mendukung pelaksanaan pemilihan di 65 desa.
Plt Kepala Dispermades Kabupaten Pati, Hadi Santosa, menjelaskan bahwa kebutuhan anggaran setiap desa tidak sama. Pemerintah menyesuaikan alokasi berdasarkan jumlah pemilih di masing-masing wilayah.
Anggaran tersebut direncanakan melalui APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2027. Ketersediaan dana menjadi faktor penting untuk mendukung berbagai kebutuhan, mulai dari pembentukan panitia, administrasi pemilihan, penyediaan perlengkapan pemungutan suara, hingga penghitungan hasil.
Namun, penggunaan anggaran juga perlu mendapat perhatian publik. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana pemerintah mengalokasikan dan mempertanggungjawabkan dana tersebut.
Daftar 65 Desa yang Masuk Agenda Pilkades 2027
Berdasarkan data Dispermades Pati yang diberitakan sejumlah media lokal pada 4 November 2026, berikut desa-desa yang masuk dalam agenda Pilkades 2027:
- Sukolilo: Cengkalsewu dan Tompegunung.
- Kayen: Sumbersari.
- Tambakromo: Larangan dan Karangmulyo.
- Winong: Kropak, Sugihan, Tlogorejo, Pagendisan, Danyangmulyo, dan Wirun.
- Pucakwangi: Pucakwangi, Pelemgede, dan Triguno.
- Jaken: Mantingan, Mojoluhur, dan Kebonturi.
- Jakenan: Ngastorejo, Sonorejo, Dukuhmulyo, dan Jatisari.
- Juwana: Karang, Bumirejo, Langgenharjo, Agungmulyo, Dukuhtalit, Pajeksan, dan Kebonsawahan.
- Pati: Mustokoharjo, Semampir, dan Panjunan.
- Gabus: Karaban, Kuryokalangan, Sunggingwarno, dan Gempolsari.
- Margorejo: Bumirejo, Jimbaran, Langenharjo, Dadirejo, dan Muktiharjo.
- Gembong: Bermi.
- Tlogowungu: Tlogosari dan Gunungsari.
- Wedarijaksa: Bumiayu, Tawangharjo, Jontro, Pagerharjo, dan Margorejo.
- Trangkil: Trangkil, Pasucen, dan Tegalharjo.
- Margoyoso: Tegalarum, Soneyan, dan Pohijo.
- Tayu: Pakis, Keboromo, dan Bulungan.
- Gunungwungkal: Bancak.
- Cluwak: Bleber, Ngawen, dan Gerit.
- Dukuhseti: Wedusan, Kenanti, dan Alasdowo.
Daftar tersebut memperlihatkan bahwa agenda Pilkades menjangkau berbagai kawasan Kabupaten Pati, mulai dari wilayah perkotaan hingga kawasan pesisir dan pedesaan.
Persaingan Calon Kepala Desa Mulai Menjadi Perhatian
Menjelang pelaksanaan Pilkades, perhatian masyarakat tidak hanya tertuju pada jadwal pemilihan dan kesiapan anggaran. Persaingan calon kepala desa juga berpotensi menjadi pembahasan penting di tingkat masyarakat.
Jabatan kepala desa memiliki posisi strategis karena pemimpinnya berhubungan langsung dengan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pengelolaan anggaran desa, serta pemberdayaan masyarakat.
Kondisi tersebut membuat jabatan kepala desa memiliki daya tarik tersendiri bagi sejumlah figur lokal. Tokoh masyarakat, pengusaha lokal, mantan kepala desa, maupun figur lain yang memiliki dukungan warga berpeluang mempertimbangkan pencalonan.
Meski demikian, belum tersedia daftar resmi kandidat yang dapat memastikan peta persaingan di 65 desa tersebut. Oleh karena itu, pembicaraan mengenai calon kepala desa sebaiknya tidak berkembang menjadi penyebaran nama atau tuduhan tanpa bukti.
Faktor yang Bisa Memengaruhi Persaingan Pilkades
Ada beberapa faktor yang berpotensi memengaruhi persaingan kandidat.
Pertama, rekam jejak kepemimpinan. Masyarakat cenderung mempertimbangkan pengalaman, integritas, serta kemampuan calon dalam menjalankan pemerintahan desa.
Kedua, program pembangunan. Kandidat yang menawarkan program realistis terkait jalan desa, pertanian, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi berpeluang menarik perhatian pemilih.
Ketiga, kedekatan dengan masyarakat. Hubungan sosial dan keterlibatan dalam kegiatan warga dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat.
Keempat, transparansi pengelolaan anggaran. Pengalaman dalam mengelola dana desa dan mempertanggungjawabkan penggunaannya menjadi salah satu aspek penting yang patut diperhatikan pemilih.
Regulasi Pilkades Masih Menjadi Pekerjaan Pemerintah
Selain persiapan anggaran, Pemkab Pati bersama DPRD masih membahas perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2014 tentang Desa.
Ketua Komisi A DPRD Pati, Narso, sebelumnya menyampaikan bahwa pembahasan perubahan perda ditargetkan selesai pada November 2026.
Perubahan regulasi tersebut mencakup tiga pokok pembahasan, yakni pelaksanaan Pilkades, pengisian perangkat desa, serta pengaturan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Kepastian regulasi sangat penting karena menjadi pedoman bagi panitia dan seluruh pihak yang terlibat. Aturan yang jelas dapat membantu mencegah persoalan administrasi, perselisihan antarkandidat, hingga sengketa hasil pemilihan.
Dengan demikian, penyelesaian regulasi menjadi salah satu pekerjaan utama sebelum pemerintah memasuki tahapan teknis penyelenggaraan Pilkades.
Baca Juga! Loyalis Sudewo Desak Kejari Pati Tangkap Botok, Ada Apa di Balik Tuntutan Tersebut?
Dampak Pilkades 2027 bagi Masyarakat Pati
Pilkades 2027 tidak sekadar menentukan siapa yang akan menduduki jabatan kepala desa. Hasil pemilihan juga dapat memengaruhi arah pembangunan dan kualitas pelayanan publik selama masa kepemimpinan berikutnya.
Jika proses berjalan transparan dan demokratis, masyarakat memiliki kesempatan menentukan pemimpin berdasarkan kemampuan serta program kerja.
Sebaliknya, persaingan yang tidak sehat berpotensi menimbulkan perpecahan antarkelompok warga. Penyebaran informasi palsu, politik uang, intimidasi, dan kampanye yang menyerang pribadi kandidat dapat merusak hubungan sosial masyarakat.
Karena itu, seluruh pihak perlu menjaga suasana kondusif sejak masa persiapan hingga penetapan hasil pemilihan.
Masyarakat Perlu Memperhatikan Program Kerja Kandidat
Masyarakat sebaiknya tidak hanya menilai calon berdasarkan popularitas atau kedekatan pribadi. Pemilih perlu melihat kemampuan kandidat dalam memahami kebutuhan desa.
Program pembangunan harus memiliki target yang jelas, anggaran yang masuk akal, serta mekanisme pertanggungjawaban yang dapat dipantau warga.
Selain itu, masyarakat juga perlu memperhatikan komitmen calon terhadap pelayanan administrasi, pengelolaan dana desa, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan kelompok ekonomi masyarakat.
Analisis: Tantangan Pilkades Bukan Hanya Menentukan Pemenang
Rencana Pilkades di 65 desa menjadi ujian bagi kesiapan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan demokrasi tingkat desa secara tertib dan akuntabel.
Ada tiga tantangan yang perlu mendapat perhatian.
Pertama, pemerintah harus menyelesaikan regulasi tepat waktu agar tidak terjadi ketidakjelasan tahapan. Kedua, penggunaan anggaran sekitar Rp3,5 miliar harus mengikuti prinsip efisiensi dan transparansi. Ketiga, penyelenggara perlu mengantisipasi potensi konflik sosial yang dapat muncul akibat persaingan kandidat.
Selain itu, pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh calon memperoleh kesempatan yang adil sesuai persyaratan. Panitia juga harus menjaga netralitas dan memberikan akses informasi yang sama kepada masyarakat.
Keberhasilan Pilkades tidak cukup diukur dari terlaksananya pemungutan suara. Kualitas demokrasi juga terlihat dari proses yang jujur, partisipasi warga, penerimaan hasil, serta kemampuan pemimpin terpilih menjalankan amanah.
Kesimpulan
Sebanyak 65 desa di Kabupaten Pati bersiap mengikuti Pilkades 2027 yang direncanakan berlangsung pada Maret mendatang. Pemerintah daerah bersama DPRD telah menyepakati anggaran sekitar Rp3,5 miliar, sementara pembahasan perubahan Perda Nomor 11 Tahun 2014 masih menjadi bagian penting dari persiapan.
Di tengah persiapan tersebut, potensi persaingan calon kepala desa mulai menarik perhatian masyarakat. Namun, nama kandidat dan peta persaingan resmi masih perlu menunggu proses pencalonan sesuai aturan.
Masyarakat diharapkan ikut mengawal seluruh tahapan agar Pilkades 2027 tidak hanya menghasilkan kepala desa baru, tetapi juga menghadirkan kepemimpinan yang jujur, transparan, dan mampu membawa kemajuan bagi desa masing-masing.
